MENEMBUS BATAS LOKAL DAN NASIONAL

Reorientasi Nilai Perjuangan  Pendiri Nahdlatul Wathan*

Oleh: Abdul Aziz

Wathan adalah kosakata bahasa Arab modern yang secara harfiah berarti tempat seseorang bermukim.[1] Namun bagi masyarakat muslim diTimur Tengah, khususnya kalangan para intelektualdi akhir abad ke-19, kata itu bermakna “tanah air” dan terkait erat dengan kosakata lain, yaituwathaniyyah yang berarti “kecintaan kepada tanah air”. Kedua kosakata itu setara dengan kosakata patriedan patriotedalam bahasa Perancisyang menunjuk pada aspek teritorial suatu negara dan kecintaan pada negara tersebut. Orang Arab muslim pertama yang menggunakan kata wathan untuk makna patrie dan wathaniyyah  untuk patriote (patriotism) adalah intelektual Mesir Rifa’at Rafi al-Tahtawi (1801-1873 M.).[2]Kosakata ini merupakan ungkapan awal tumbuhnya semangat nasionalisme bangsa-bangsa Arab yang secara teritorial mendiami wilayah yang dikuasai oleh kesultanan Turki Usmani.

Memasuki awal abad ke-20, semangat wathaniyyah ini tampaknya telah menyebar ke berbagai pelosok dunia Arab, termasuk ke kota suci Mekkah, tempat di mana seorang tokoh muslim Sasak Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid (1904-1997 M.) dan banyak orang Indonesia lainnya menuntut ilmu.Pada tahun 1914, Syarif Abdullah, putera kedua penguasa Mekkah Syarif Husain, telah melakukan langkah untuk menjadikan Hijaz di mana dua kota suci Mekkah dan Madinah berada, sebagai wilayah merdeka yang lepas dari kekuasaan Turki Usmani. Pada periode ketika Zainuddin Abdul Majid belajar di Mekkah, yaitu antara tahun 1921-1933 M. wilayah Hijaz sedang mengalami krisis  politik ketika pada Oktober 1924, Abdul Aziz Al-Saud merebut Mekkah dari tangan Syarif Husein, menyusul kemudian Medinah dan Jeddah pada Desember tahun itu juga. Meskipun hingga tahun 1932 Hijaz belum resmi digabungkan dengan kerajaan Saudi yang berdiri sendiri dan berpusat di Nejed, seluruh wilayah itu telah sepenuhnya berada di tangan keluarga Al-Saud yang menunjuk Faishal sebagai wakil raja untuk Hijaz pada tahun 1926. Sejak saat inilah, kaum Wahhabi yang mendukung keluarga Al-Saud berupaya menegakkan pengaruh paham keagamaan mereka yang puritan melalui berbagai tindakan yang disebut dengan “pemurnian”.Maka terjadilah marginalisasi mazhab-mazhab yang selama ini dominan di kalangan ulama Mekkah dan Madinah, dan yang telah menjadi acuan sebagian besar para penuntut ilmu dari “Jawah”, nama Indonesia kala itu.[3]

Di tengah situasi politik Hijaz seperti itulah, pemuda Muhammad Saggaf yang kelak dikenal sebagai Tuan Guru Kiayi Haji Zainuddin Abdul Majid — yang oleh para muridnya disapa dengan sebutan Maulana Syaikh – melangsungkan pendidikannya di Mekkah. Kombinasi antara pendidikan halaqah di Masjid al-Haram bersama  para ulama besar dari  berbagai mazhab (Hanafi, Maliki dan Syafi’i) dengan pendidikan klasikal di Madrasah Al-Shaulatiyah yang merupakan madrasah satu-satunya di tanah Hijaz, memberi pemuda Saggaf pengalaman dan bekal kelenturan metodologis dalam mendalami ilmu agama. Kombinasi seperti ini sebenarnya telah dimulai saat masih di Lombok, ketika Saggaf mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat negara, sebelum akhirnya dikirim orang tuanya belajar agama ke pesantren lokal dan kemudian ke tanah suci.[4]

Latar belakang sekilas di atas penting dikenali guna memahami perjuangan Maulana Syaikh sekembalinya dari Mekkah. Perjuangan ini dapat dikategorikan sebagai perjuangan dakwah kepada ummah al-ijabah, yakni masyarakat Lombok yang telah menerima Islam, tetapi masih memerlukan pendalaman ajaran dan menjadikan Islam sebagai identitas kepribadiannya. Langkah perjuangannya dimulai dengan mendirikan pesantren Al-Mujahidin pada 1934 dan mengisi pengajian di masjid-masjid,yang secara metodologis mengikuti pola halaqah. Namun demikian, pada akhirnya Maulana Syaikh memandang perlu untuk mengembangkan pendidikan agama secara klasikal, yang direalisasikan pada tahun 1937 melalui peresmian Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI). Untuk memajukan pendidikan perempuan, didirikan pula Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) pada April 1943. Penggunaan kosakata wathan untuk menamai kedua jenis madrasah ini di tengah masa penjajahan Belanda, jelas mencerminkan wawasan kebangsaan yang dikandung dalam usaha dakwahnya, terutama jika dikaitkan dengan penyediaan pendidikan bumiputera oleh penjajah Belanda yang demikian terbatas. Pendidikan yang disediakan Belanda hanya berupa sekolah desa hingga kelas III, serta sekolah lanjutannya hingga kelas V yang hanya ada di Selong, Masbagik, Sakra dan Pringgabaya. Selain itu terdapat sekolah dasar swasta berpengantar bahasa Belanda di bawah Yayasan Anjah Sasak yang hanya diisi oleh anak-anak golongan kaya. [5]

Perkembangan usaha dakwah yang relatif pesat, yang hingga tahun 1953 mencapai sekitar 66 cabang madrasah, di samping berbagai aktivitas sosial keagamaan lainnya seperti panti yatim piatu atau majelis taklim, mendorong Maulana Syaikh untuk mengkonsolidasikan seluruh kegiatan dakwahnya  melalui sebuah jaringan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah, yang diberi nama  Nahdlatul Wathan(Kebangkitan Tanah Air) pada Maret 1953. Hingga tahun 1976, lembaga pendidikan formal yang dikelola organisasi ini mencapai 383 buah, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dan telah menghasilkan puluhan ribu alumni. Meskipun jumlah ini mengalami pasang surut, usaha-usaha dakwah yang telah dirintis Maulana Syaikh tetap langgeng hingga hari ini.[6]

Nilai-nilai Perjuangan Dakwah

Warisan kelembagaan peninggalan Maulana Syaikhyang relatif besar dan luas sebagaimana terurai di atas, sesungguhnya merupakan cermin dari nilai-nilai perjuangan dakwah yang melandasinya. Agar warisan kelembagaan tersebut dapat dikembangkan di masa depan, maka nilai-nilai yang menjadi landasan pengembangan kelembagaan di masa lalu dan masa kini, perlu dikenali sekaligus dikritisi. Karena ketebatasan ruang, tulisan ini hanya akan menguraikan secara ringkas beberapa nilai perjuangan yang relatif krusial.

Pertama, substansi ajaran yangdiperjuangkan oleh Maulana Syaikh pendiri Nahdlatul Wathan adalahmemelihara ajaran Islam Ahlussunnah Waj Jama’ah mazhab Syafi’i.  Substansi ini tampak secara jelas dalam aqidah yang digariskan oleh organisasi Nahdlatul Wathan (NW) beserta seluruh alasan yang mendasari pilihan garis ini.[7]  Guna melengkapi pendekatan fiqhi  yang lebih berorientasi pada sisi lahiriah ini, pendiri NWmengkombinasikannya dengan pendekatan sufistik melalui Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan. Berbeda dari umumnya tarekat sufi yang menerapkan persyaratan keanggotaan ketat, tarekat ini sebaliknya lebih mengedepankankemudahan bagi anggota masyarakat awamuntuk melaksanakan pembacaan do’a dan wiriddalam kondisi apapun yang dijalani masyarakat.

Kedua, dilihat dari sisi proses, dakwah dikembangkan sesuai dengan pengalaman Maulana Syaikhsendiri, yaitu  kombinasi antara model halaqah dengan model klasikal, dengan memberi tekanan pada pemenuhan kebutuhan  pendidikan agama bagi masyarakat pada jenjang dasar dan menengah. Tujuan yang secara politis ingin dicapai melalui proses ini setidaknya ada dua, yaitu penolakan terhadap penetrasi kebudayaan kaum penjajah Belanda dan melakukan ishlah (reformasi) atas kondisi sosial masyarakat lokal yang bukan hanya mengalami kemiskinan material, melainkan terlebih lagi kemiskinan intelektual dan moral.[8] Pilihan mengembangkan model klasikal yang pada awalnya mendapat reaksi keras dari masyarakat, menunjukkan kesediaan Maulana Syaikh menerapkan kaidah fiqhiyyah al-muhafadzah ‘ala al-qadim aal-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah (memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik).

Ketiga, orientasi perjuangan dakwah yang mengedepankan wawasan kebangsaan, telah mendorong Maulana Syaikh untuk mencari bentuk pengelolaan yang dipandangnya tepat. Bentuk yang dipilihnya adalah mengkombinasikan kebutuhan manajerial untuk mengelola seluruh kegiatan dakwahnya dengan kebutuhan solidaritas massal dalam wujud gerakan masyarakat sipil. Pola ini jelas merupakan jawaban khas terhadap problem sosial politik masa penjajahan, melalui fungsionalisasi organisasi masyarakat sipil bentukannya bernama NW sebagai wadah perjuangan paripurna, yang merambah hampir semua kegiatan mulai dari pendidikan, amal sosial, hingga politik. Bentuk organisasi pengelolaan seperti ini bukan hanya telah menciptakan struktur yang gemuk, tidak efektif dan efisien, melainkan juga menyediakan lubang-lubang besar bagi munculnya friksi dan konflik yang karena rentang kendali organisasinya demikian luas, seringkali sulit diatasi.

Keempat, output perjuangan berupa ribuan alumni yang telah mengabdi di tengah masyarakat dan puluhan ribu lagi yang sedang menunggu giliran, secara kategoris sebagian besar memiliki keahlian di bidang agama. Meskipun terdapat aktifitas pendidikan keilmuan lain, tekanan keilmuan dalam seluruh gerak perjuangan dakwah NW adalah ilmu keagamaan sebagai cermin dari kehendak kuat mencapai substansi perjuangan, yaitu menegakkan aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jamaah mazhab Syafi’i. Nilai output seperti ini tentu sangat cocok dalam rangka menjawab tantangan dakwah pada masyarakat Lombok yang dihadapi Maulana Syaikhselama hayatnya.

Perjuangan Dakwah dan Globalisasi

Keempat nilai perjuangan sebagaimana telah diuraikan itu, secara keseluruhan merupakan hasil ijtihadMaulana Syaikh pendiri NW dalam menyikapi tantangan sosial kemasyarakatan pada jamannya. Pada masa-masa akhir kehidupannya, Maulana Syaikh sedang mnyaksikan suatu perubahan kondisi sosial kemasyarakatan secara nasional yang demikian dahsyat sebagai akibat proses akselerasi modernisasi melalui program pembangunan pemerintahan Orde Baru. Satu tahun setelah Maulana Syaikh wafat,  akselerasi modernisasi ini mengalami krisis yang akhirnya menimbulkan gerakan Reformasi. Berbagai penyesuaian terhadap tuntutan Reformasi baik di bidang politik dan terutama di bidang ekonomi, telah menempatkan masyarakat Indonesia pada pusaran gelombang besar kemanusiaan yang semakin lama semakin dalam,  yang kita kenal dengan globalisasi.

Gejala kemanusiaan secara global bukanlah barang baru, oleh karena Maulana Syaikh sendiri dapat disebut sebagai produk dari suatu jenis globalisasi di masa lalu. Namun gelombang besar globalisasi masa kini memiliki karakteristik yang jauh berbeda dari globalisasi sebelumnya. Setidaknya kita dapat mengenali tiga komponen utama[9] gelombang globalisasi masa kini.

Pertama, Kondisi-kondisi keterbukaan lintas batas negara, baik secara politik, kelembagaan maupun infrasruktur yang satu sama lain saling berkaitan. Kehidupan politik kebangsaan misalnya tidak lagi dapat secara isolatif terlepas dari berbagai pengaruh kelembagaan supranasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, atau forum-forum regional, dan infrastruktur kemasyarakatan seperti penggunaan teknologi canggih dan media sosial. Kedua, dari sisi proses, terjadi arus pegerakan yang dinamis dan amat cepat menyangkut modal finansial, sumberdaya manusia, barang dan jasa, informasi, dan juga gagasan-gagasan. Arus pergerakan ini bukan hanya telah menyentuh kehidupan kemasyarakatan, melainkan juga kehidupan pribadi di tengah keluarga dan di dalam kamar masing-masing anggota keluarga. Dewasa ini sudah semakin banyak keluarga yang menyediakan TV dan notebook di setiap kamar anggota keluarganya, di samping handphone atau alat hiburan yang selalu melekat di badan masing-masing. Ketiga, keluaran (outcomes) globalisasi telah menghasilkan suatu konvergensi luar biasa baik dalam bentuk organisasi sosial, budaya populer (popular culture), harmonisasi aneka teknologi, maupun juga norma-norma. Dalam situasi seperti ini, kelompok yang dijuluki “teroris” misalnya dapat memanfaatkan konvergensi semacam itu untuk menciptakan teror, sekaligus menghadapi kelompok anti-teroris, di manapun dan kapanpun.

Selain tiga ciri utama di atas, globalisasi masa kini juga memiliki ciri khas lain yang melekatdi dalamnya, seperti hak kepemilikan pribadi yang lugas melalui berbagai mekanisme hukum dan kelembagaan yang diterapkan bukan hanya pada level nasional, melainkan juga internasional dengan berbagai jenis sanksinya. Ciri khas lainnya adalah tingkat kebebasan individual yang tinggi yang memungkinkan seseorang memilih secara bebas noma-norma kehidupannya sendiri seingga membuka ruang konfik kepentingan antar individu yang harus dijamin penyelesaiannya melalui mekanisme yang bisa diterima semua pihak. Ciri khas selanjutnya adalah keanekaragaman identitas diri yang rumit, yang harus dimiliki setiap individu dalam menjalani berbagai fungsi kemanusiaannya, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Di alam globalisasi, seseorang yang dipandang oleh lingkungan keluarganya di rumah sebagai pribadi yang religius dan penuh perhatian, dapat memiliki identitas kepribadian yang sebaliknya, amoral dan bengis, karena tuntutan profesi di luar rumahnya justeru tanpa diketahui oleh anggota keluarga lainnya. Terakhir, ciri khas globalisasi terutama yang dibawa serta oleh sistem ekonomi kapitalistik adalah semakin meluasnya penggunaan individu atas sejenis nalar yang lazim disebut dengan rasionalitas instrumental, yaitu sebentuk nalar untung rugi berdasarkan kalkulasi transaksional yang hanya mempertimbangkan rasio ongkos-keuntungan(cost-benefit ratio).

Pada tingkat nasional dan lokal Lombok, gelombang globalisasi telah mendorong munculnya tantangan baru yang boleh jadi belum dirasakan di masa hayat Maulana Syaikh.Semangat kebangsaan yang terkandung dalam koskata wathan dan wathaniyyah, sudah tidak memadai untuk mendukung kehadiran negara nasional, oleh karena batas nasionalitas mulai semakin kabur. Apa yang akan menghalangi seseorang melanggar semangat wathaniyyah, ketika tawaran keuntungan besar dan kekayaan melimpah berada di depan mata, walaupun harus mengeksploitasi sumberdaya alam secara serampangan? Apa yang akan mengikat seseorang terhadap wathan, ketika kemiskinan terus menyertai hidup, sementara di luar wathan tersedia kesempatan memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik dan sejahtera? Dalam konteks norma kehidupan seperti pernikahan, apa yang menghalangi seseorang melanggar semangat kebangsaan ketika pernikahan di dalam wathan menciptakan neraka berkepanjangan, sementara pernikahan di luar wathan membuka kemungkinan pernikahan yang lebih membahagiakan? Pertanyaan seperti itu bukanlah hipotesis, melainkan kenyataan yang sedang berlangsung pada hari ini.

Paham keagamaan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah mazhabSyafi’i atau mazhab apapun, kini semakin terasa tidak memadai lagi. Pada wilayah kehidupan tertentu, paham itu dapat diterapkan dengan baik, namun pada wilayah kehidupan yang lebih luas, hasil kodifikasi pemikiran hukum di abad ketiga dan keempat Hijriah itu sudah tidak mungkin lagi digunakan. Dinamika globalisasi memerlukan aturan-aturan yang sangat rumit yang harus diakui oleh banyak sekali para pihak, yang tidak mungkin terwadahi oleh warisan hukum fikh yang telah ada. Pergerakan manusia secara geografis misalnya, sudah tidak mungkin lagi menggunakan parameter muhrim fiqhi yang lama, ketika seorang perempuan baik karena tuntutan profesi ataupun kebutuhan pribadinya, mengharuskannya pergi jauh dari rumah seorang diri. Berbagai transaksi bisnis online sudah tidak mungkin lagi terjangkau oleh konsepsi ijab-kabul model lama yang bertebaran dalam kitab-kitab fikih. Konsep “laknat Allah” bagi penyogok dan yang disogok sudah tidak memadai lagi hanya dipercayakan pada mekanisme internal kesalehan individu, melainkan memerlukan mekanisme “pelaknatan” yang lebih kasat mata dan sistemik agar proses sogok-menyogok tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Contoh-contoh tersebut bukanlah sesuatu yang fiktif, melainkan kenyataan yang ada di depan mata.

Strategi Dakwah Menembus Batas

Tantangan di masa depan seperti terurai di atas, tidak mungkin dihadapi dengan cara-cara biasa. Diperlukan reorientasi luar biasa agar warisan nilai perjuangan Maulana Syaikh, beserta kelembagaan yang ditinggalkannya dapat terus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai jamannya. Reorientasi itu pada dasarnya ditujukan agar dakwah mampu menjangkau ke masa depan yang relatif jauh, menembus batas-batas lokalitas Lombok maupun nasionalitas Indonesia. Reorientasi semacam ini tidak boleh diartikan bahwa bekal kewilayahan dalam bentuk NKRI berikut semangat kebangsan yang telah dihasilkannya, maupun bekal kultural dalam bentuk warisan peradaban Islam seperti hukum-hukum fikih dan warisan kelembagaan peninggalan Maulana Syaikh, harus ditinggalkan atau diabaikan. Sebaliknya, kedua jenis bekal tersebut harus dijadikan sebagai modal utama dan landasan substantif mengantisipasi berbagai dinamika masa depan.

Setidaknya ada tiga agenda strategis dalam kerangka reorientasi dimaksud. Pertama, lembaga-lembaga pendidikan formal milik NW di masa depan harus didisain agar mampu menjadi bagian dari apa yang disebut oleh Henry Etzkowitz[10] dan para ahli lainnya dengan triple helix, yakni kekuatan tiga serangkai terdiri dari pendidikan-dunia kerja industrial-pemerintah yang mendorong inovasi terus menerus dalam rangka menyongsong tumbuh kembangnya masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society). Ini berarti, pengelolaan lembaga pendidikan NW tidak bisa lagi dicampur dengan, atau dicampuri oleh pengelolaan organisasi NW sebgai kekuatan masyarakat sipil. Dengan kata lain, perlu ada pemisahan yang tegas antara manajemen pendidikan dengan manajemen organisasi. Dari sini, manajemen pendidikan secara bertahap melakukan restrukturisasi dan reorientasi pendidikan agar mendukung gerakan pengembangan inovasi berkelanjutan. Langkah ini sudah pasti sangat berat dan memerlukan waktu panjang, tetapi bukan hal yang mustahil bisa dilakukan, terutama jika semua kemungkinan dijajagi, termasuk pengembangan jejaring bukan hanya dengan lembaga-lembaga pemerintah, melainkan juga di antara sesama lembaga non pemerintah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Bersamaan dengan penataan manajemen pendidikan, organisasi masyarakat sipil NW juga ditata ulang dengan tujuan utama memberdayakan kemampuan warga masyarakat untuk ambil peduli pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan langsung mereka, yang dilakukan oleh para pengambil keputusan baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Warga masyarakat perlu dididik untuk tidak menggadaikan masa depan mereka dan anak cucu mereka hanya dengan nilai uang yang berguna sesaat, serta tidak acuh terhadap keputusan publik yang merugikan mereka dalam jangka pendek maupun panjang.

Agenda strategis kedua, lembaga pendidikan keagamaan seperti diniyah ( ula, wustha, ulya dan ma’had aly) dan pesantren di lingkungan NW diarahkan agar tidak lagi terpaku pada pendalaman satu mazhab fikih, melainkan seperti dicontohkan oleh Maulana Syaikh selama di Mekkah, dikenalkan pada lebih banyak kekayaan pemikiran keagamaan, disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing. Langkah ini merupakan agenda permulaan menuju agenda yang lebih berat, yaitu ishlah (reformasi) dalam bentuk revitalisasi dan reformulasi kaidah-kaidah fiqhiyyah melalui pengembangan teori-teori maqashid al-Syari’ah. Hal ini dimaksudkan agar nilai keagamaan universal yang terkandung dalam Syari’at Islam dapat terus dirasakan kegunaannya bagi masyarakat muslim baru yang berbasis pengetahuan. Usaha-usaha seperti ini sebenarnya telah dilakukan di masa lalu oleh para ulama mazhab Syafi’i dan juga Maliki. Sementara teori-teori maqashid mazhab Maliki terus dipelihara dan dikembangkan oleh para intelektual muslim Marokko seperti Allal Al-Fasi dan Ahmad Al-Raisuni,[11] teori maqashid mazhab Syafi’i tampaknya masih belum mendapat perhatian serius dari para penganut mazhab ini, khususnya di Indonesia.   Dalam karyanya, Allal Al-Fasi misalnya memberikan pernyataan menarik bahwa “akhlak yang baik merupakan ukuran kemaslahatan umum (public good) dan merupakan landasan bagi tiap tujuan dari semua tujuan-tujuan Islam” (makarim al-akhlaq miqyasu kulli mashlahah ‘ammah wa asasu kulli maqshadin min maqashid al-Islam).  Pernyatan seperti ini membuka peluang bagi perumusan yang lebih luwes dan luas  terkait dengan konsep kemaslahatan umum (public good), meskipun masih memerlukan penjabaran lebih lanjut pada tataran praktis.

Agenda strategis selanjutnya adalah pengembangan jejaring kelembagaan seluas-luasnya, sebagaimana telah disinggung di atas.  Guna mendukung gagasan pengembangan inovasi yang berkelanjutan, para pengelola lembaga pendidikan NWsecara proaktif melakukan berbagai upaya membangun jejaring dengan dunia industri dan penyedia kerja, dengan sesama lembaga non pemerintah, dan dengan lembaga pemerintah di manapun, sepanjang mereka bersedia saling berbagi manfaat. Dalam konteks ini perlu dipikirkan terlebih dahulu, manfaat apa yang perlu disediakan oleh lembaga pendidikan NW, yang dapat diakses oleh lembaga lain yang manfaatnya perlu diakses oleh NW. Guna mendukung gagasan pengembangan pemikiran ke-Islaman melalui gerakan ishlah menggali teori-teori maqashid al-Syari’ah, jejaring intelektual  dengan sesama organisasi Ahlussunnah Wal Jamaah di tanah air dan di luar negeri, serta dengan lembaga keilmuan lain manapun perlu dibangun secara bertahap tetapi dengan langkah proaktif yang cepat.

Bagi NW sebagai kekuatan masyarakat sipil, pengembangan jejaring dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu bekerja pada tingkat mikro dan tingkat makro. Pada tingkat mikro, jejaring dibangun melalui kerjasama dan kerja bersama dengan institusi-institusi negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) dalam melakukan penguatan kemampuan masyarakat melibatkan diri mereka dalam urusan menyangkut masa depan mereka sendiri. Pada tingkat makro, jejaring dibangun melalui kerja langsung di tengah masyarakat akar rumput dengan menumbuhkan institusi-institusi kemasyarakatan berbasis kultur baruyang berorientasi pada perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan politik, seperti forum warga peduli APBD, forum sarjana penggerak kewirausahaan, aliansi masyarakat anti penyalahgunaan pajak, dan sejenisnya. Institusi-institusi seperti itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan peluang kekerasan atau pemerasan, melainkan sebagai bentuk mekanisme kontrol publik berbasis kesadaran warga yang pelaksanaannya mendapatkan advokasi dan pembantuan teknis dari NW, sehingga NW menjadi jaminan tercapainya tujuan kehadiran institusi dimaksud.

Penutup

Agenda strategis manapun yang dipilih untuk dilaksanakan, bukanlah kerja mudah untuk segera dimulai. Kata kunci yang akan membantu mempermudah pelaksanaan sesuatu agenda strategis adalah kesamaan persepsi para pengambil keputusan di lingkungan NW tentang perlunya perubahan. Kata kunci kedua adalah kesepakatan bersama untuk memilih agenda strategis yang paling mungkin dilakukan dan komitmen bersama untuk melaksanakannya. Kata kunci lainnya adalah ghirah(gairah, passion) dan himmah(dedikasi) yang tak kunjung padam untuk merealisasikan cita-cita dalam jangka waktu yang relatif sangat panjang.  Wallahu a’lam bisshawab.



[1] Farid Wajdi: Dairah Ma’arif al-Qarni al-‘Isyrin, vol.10 (Beirut, Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 787

[2] C. Ernest Dawn: “The Origins of Arab Nationalism, Introduction” dalam Rashid Khalidi et.al The Origins of Arab Nationalism (New York, Columbia University Press, 1991), hlm.4. Lihat juga Rifa’at Rafi al-Tahtawi: Takhlis al-Ibriz fi Talkhis Baris (Kairo, Al-Haiah al-Mishriyyah al-Ammah li al-Kitab, 1993) hlm. 148.

[3]Mai Yamani: Cradle of Islam: the Hijaz and the Quest for an Arabian Identity (London, IB Tauris, 2006), hlm.5-10

[4] Tentang riwayat pendidikan Maulana Syaikh, lihat Mohammad Noor, Muslihan Habib, Muhammad Harfin Zuhdi: Visi Kebangsaan Religius, Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Zainuddin Abdul Majid, 1904-1997 (Jakarta, Logos Wacana Ilmu dan PP Nahdlatul Wathan, 2004) hlm. 134-147. Untuk selanjutnya, tulisan ini akan menggunakan sebutan Maulana Syaikh bagi TGKH Zainuddin Abdul Majid sebagai bentuk penghormatan.

[5] Mohammad Noor, Muslihan Habib, Muhammad Harfin Zuhdi: Visi Kebangsaan Religius,ibid, hlm. 122, 180-190. Mengenai kondisi ke-Islaman masyarakat Lombok, lihat hlm.94-104; 163-170

[6] Mohammad Noor, Muslihan Habib, Muhammad Harfin Zuhdi: Visi Kebangsaan Religius,ibid, hlm.232-235

[7] Mohammad Noor, Muslihan Habib, Muhammad Harfin Zuhdi: Visi Kebangsaan Religius,ibid, hlm.212-213

[8] Mohammad Noor, Muslihan Habib, Muhammad Harfin Zuhdi: Visi Kebangsaan Religius,ibid, hlm.240

[9] Lihat Leonard A. Stone: “Islamic Crescent:Islam, Culture and Globalization” dalam jurnal Innovation vol. 15, no.2 tahun 2002, hlm. 121-131

[10]Henry Etzkowitz:Triple Helix, University-Industry-Government Innovtion in Action (New York, Routledge, 2008) hlm. 1-10

[11]Lihat misalnya Allal al-Fasi: Maqashid al-Syari’ah wa Makarimuha, cetakan kelima (Rabat, Dar al-Gharb al-Islami, 1993), khususnya halaman 192-206; Ahmad al-Raisuni: Nadzariyyah al-Maqashid inda al-Imam al-Syathibi (Rabat, Dar al-Aman, 2003.

 


* Makalah disampaikan pada acara Halaqah dan Silaturahmi Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Wathan di Jakarta, 3-5 Juni 2014. Judul makalah telah mengalami perubahan dari judul semula yang diminta  panitia penyelenggara.

Leave a Reply

WhatsApp Chat WhatsApp